MencariAkar Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan Tionghoa di Jawa Tengah 153 ngan dibentuk dan diberlakukannya Undang-un-dang No. 23 tahun 2004. Pemaknaan Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pembahasan mengenai pemaknaan keke-rasan dalam rumah tangga menurut UUPKDRT ini SedangkanNapza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. • Bagaimana cara kerja narkoba di dalam tubuh? Narkoba digolongkan dalam 3 bagian, tergantung pada efek yang ditimbulkannya terhadap tubuh : 1. Depresan : bekerja menekan fungsi kesadaran dan menenangkan, seperti golongan opiat (morfin, petidin, kodein Contohwawancara tentang kesehatan ini disajikan dalam bentuk teks yang rapi dan bagus. Usahakan pertanyaan pertanyaan yang dibuat juga berlandaskan dengan tema kesehatan dan tidak keluar jalur dari temanya. Pengertian teks wawancara secara singkat ialah kegiatan wawancara antara narasumber dan pewawancara yang disajikan dalam bentuk teks. undangNo. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (World health organization, 2006: 31-32). Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh penulis pada tanggal 18 Januari 2010 terhadap 10 ibu di RT 28 RW 06, menggunakan angket sederhana yang berisi 5 pertanyaan tentang bentuk kekerasan dalam rumah 3 Beijing Rule point 7.1 tentang anak-anak yang memepunyai masalah. Instrumen Nasional 1. UU No 1 tahun 1974 tentang per-kawinan 2. UU No. 74 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak 3. UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan 4. UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 5. UU N0.3 tahun 1997 tentang pe-ngadilan anak 6. UU No 39 tahun 1999 tentangekstremisme kekerasan dan faktor-faktor penyumbang, bab kedua buku ini membicarakan mengenai kerangka legislasi di Indonesia. Payung hukum apa saja yang terkait dengan isu ini. Bagian ini ditulis oleh Muhammad Hafiz, Direktur Human Rights Working Group Jakarta. Pada bagian ketiga, pembaca akan diajak melihat bagaimana langkah-langkah BEMUM mengadakan diskusi publik “Membedah Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi” pada 27 April 2022. Diskusi publik tersebut dilaksanakan mempertimbangkan kurangnya pemahaman terhadap undang-undang keperempuanan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui zoom danmitos dalam penanganan kasus kekerasan dalam perempuan serta dampak adanya stereotipe dan juga mitos terhadap perempuan, dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut: 1. Stereotipe dan mitos apa saja yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan? 2.Bagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2017 NZY5M4. AKHIR-akhir ini, kita menyaksikan tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sering terjadi. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS diharapkan membuat orang menahan diri untuk melakukan kekerasan seksual. Ternyata tidak. Hampir setiap minggu diberitakan ada tindak kekerasan terhadap perempuan atau anak-anak. Tindakan kejam itu terjadi di berbagai kota, dilakukan oleh orang dengan berbagai latar belakang, termasuk mereka yang memiliki status sosial tinggi di Tahunan Komnas Perempuan menyebutkan bahwa kekerasan seksual yang dilaporkan mencapai kasus selama 2022. Juga terjadi kasus kekerasan seksual berbasis elektronik KSBE, di antaranya penyebaran video porno untuk tujuan mempermalukan seseorang. Masih tingginya TPKS diduga karena peraturan pelaksanaan dari UU TPKS itu belum ada, walaupun sudah ada perintah Kapolri pada 28 Juni 2022, agar aparat kepolisian langsung menggunakan UU TPKS, yang sebulan sebelumnya diundangkan. Awal Juni 2023, pemerintah sudah hampir selesai menyusun peraturan-peraturan UU TPKS. Ada tiga peraturan pemerintah PP dan empat peraturan presiden Perpres, yang merupakan pemadatan dari 10 peraturan yang disebutkan dalam UU TPKS. Ketiga PP tersebut adalah tentang 1 Dana Bantuan Korban TPKS; 2 Pencegahan TPKS serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban TPKS; dan 3 Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPKS. Sedangkan keempat Perpres adalah tentang 1 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat;2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Aparat Penegak Hukum, Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat;3 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA; dan 4 Kebijakan Nasional Pemberantasan adanya PP dan Perpres tersebut seharusnya tidak akan ada lagi kendala dalam mengimplementasi UU TPKS. Pekerjaan selanjutnya adalah memastikan bahwa pencegahan tindak kekerasan berlangsung seperti yang diharapkan. Sosialisasi masif Jika sudah disahkan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen. PPPA perlu segera mensosialisasikan semua peraturan TPKS kepada masyarakat. Targetnya setiap orang mengetahui keberadaan UU TPKS tersebut, termasuk paham akan risiko yang akan diterima jika terbukti melakukan kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan atau anak. Resiko tersebut meliputi pidana penjara dan pidana denda, serta sanksi sosial dari masyarakat. Dapat dibayangkan Menteri PPPA dan staf pada beberapa bulan ke depan ini akan sibuk memaparkan peraturan tentang TPKS. Media massa, cetak maupun televisi, akan ramai mengulas UU-TPKS dan peraturan pelaksanaannya. Media sosial, forum diskusi dan webinar akan membahas tuntas, menjawab pertanyaan dan menampung saran dari masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah kabupaten dan kota perlu segera menyusun peraturan daerah perda tentang pencegahan TPKS, dan kemudian membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA. UPTD PPA ini akan bertugas melakukan pemantauan untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan hingga ke permukiman warga, setidaknya tingkat RW. Pemda perlu mempublikasikan nomor telepon dan WA untuk pelaporan ancaman tindak kekerasan yang dapat diakses 24 jam penuh setiap hari. Membela pemerkosa kedengarannya seperti tindakan yang sangat tidak bermoral. Siapapun yang melakukannya terkesan tak punya nurani. Sistem peradilan di dunia ini memang lebih berhak memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang. Tetapi kita mungkin tak habis pikir kenapa ada pengacara yang memilih bekerja dengan cara seperti itu. Menjadi pengacara pelaku perkosaan ibaratnya seperti membela pelaku kejahatan perang atau perusahaan asumsi yang sudah dijabarkan di atas?Itulah sebabnya saya menghubungi Anthony Isaacs, pengacara kriminal di Kota Melbourne, Australia. Saya ingin lebih memahami soal profesinya. Benarkah dia sudah hilang sisi manusiawinya sampai-sampai mau membela pemerkosa?Isaacs telah mewakili hampir 200 orang yang dituduh melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual selama 39 tahun. Di luar kantornya, kami bertemu dan saling berjabat tangan. Setelah itu, dia memperkenalkanku kepada kedua menyodorkan kopi, Isaacs menawarkan dokumen contoh kasus-kasusnya yang mengerikan. Kami lalu membahas bagaimana rasanya menolong orang yang dituduh sebagai Halo Anthony, kita bahas soal etika dulu ya. Apakah kamu merasa pilihanmu mendampingi tersangka kasus pemerkosaan sudah tepat? Anthony Isaacs Tentu saja. Masyarakat beranggapan seseorang otomatis bersalah ketika mereka dituduh melakukan kekerasan seksual. Padahal kami perlu menguji buktinya terlebih dulu untuk melihat tuduhannya benar atau salah. Ini sangat penting bagi sistem peradilan pidana mereka mengakui kejahatannya, kami akan mendalami latar belakang dan konteksnya. Setelah itu kami akan menyerahkan hasil yang sesuai ke Pengadilan. Seringkali kami menegosiasikan hasilnya supaya semua yang terlibat tidak perlu menjalani pengadilan. Banyak yang tidak paham kalau sebagian besar kasus kriminal diproses sebagai pembelaan bersalah. Saya tidak akan mendalami profesi ini kalau bukan untuk hukum pidana. Saya sangat menyukai bidang punya klien yang kamu yakin bersalah tapi masih harus disidang? Ya, saya bahkan akan menguji buktinya. Tidak masalah kalau penuntut tidak bisa membuktikan kasusnya tanpa ragu, karena itu berarti buktinya belum mencapai standar yang disyaratkan. Sistem peradilan pidana bisa ada karena pengujian bukti. Tidak jadi masalah buat saya kalau seseorang dituntut dengan kasus yang kuat. Saya bertugas membela klien atas kamu terbiasa membela orang yang kamu yakini memang bersalah? Kami bekerja sesuai instruksi klien. Belum lama ini saya menangani [kasus kekerasan seksual] yang saya yakin buktinya kuat. Kami memberi tahu klien hukumannya akan lebih ringan kalau dia mengakui kesalahannya dan tidak melawan. Tapi orang ini malah pergi ke pengadilan tanpa mengindahkan saran kami. Dia dinyatakan bersalah. Dia mengajukan banding, dan dinyatakan bersalah saya keberatan mewakili orang-orang itu? Tentu tidak. Seperti saya bilang tadi, sistemnya bisa ada karena pengujian bukti. Tak masalah kalau dia dituntut dan kasusnya kamu berhasil membela klien yang kamu yakin bersalah? Beberapa tahun lalu, saya mendampingi seseorang laki-laki dalam kasus pemerkosaan. Dewan juri membebaskannya. Saat kami keluar dari ruang sidang, dia bilang kalau sebenarnya dia memang habis memerkosa orang. Dia tahu kalau saya kecewa, tapi hal seperti itu tidak mengganggu pikiranku. Dalam sistem ini, apa yang tidak bisa dibuktikan tanpa ragu maka dinyatakan tidak terbukti. Orang yang dinyatakan tidak bersalah belum tentu dia tidak membela klien, saya tidak harus menyukainya atau membenarkan perbuatannya. Orang-orang perlu tahu kalau kami juga bagian dari masyarakat. Kami adalah ayah, suami, putra, ibu, istri dan putri orang. Kami juga merasakan hal yang sama terhadap apa yang terjadi di kamu sering merasa kasihan sama terdakwa yang kamu dampingi? Beberapa bukti [yang saya dengar] sangat menyedihkan. Sangat sulit mendengarkan cerita penuntut menceritakan bagaimana kasusnya memengaruhi kehidupan mereka. Hal terburuk yang pernah saya dengar yaitu kasusnya menghancurkan hidupnya secara fisik atau mental. Ada juga yang jadi alkoholik atau pecandu narkoba. Emosi benar-benar terkuras setiap mendengarkan seseorang yang sedang menjabarkan betapa hancur kepikiran buat berhenti membela orang-orang macam itu? Ada pengacara yang berhenti karena terlalu profesi ini terlalu menyedihkan atau menguras emosi. Kalau saya sih masih mau lanjut. Saya pernah mewakili orang-orang yang telah melakukan hal-hal sangat mengerikan. Saya masih ingat dulu ada klien yang didakwa memerkosa semua lansia perempuan di fasilitas perawatan lansia. Dia mengaku bersalah, tapi kasusnya tetap saja sulit. Dia punya banyak masalah. Saya rasa kebanyakan orang melakukan ini karena mereka memang bermasalah. Tugas kami sebagai pengacara yaitu untuk menjelaskan masalahnya dan menentukan hukuman yang sulit tidur karena pekerjaanmu? Saya dulu suka minum-minum kalau sedang stres, tapi sudah berhenti sejak tiga setengah tahun lalu. Saya suka bercanda supaya tidak tertekan. Kalau sedang makan malam bareng teman, mereka biasanya akan menanyakan kabarku dan saya bakal menceritakan tentang klien. Mereka kaget mendengarnya, dan saya membatin, apa yang salah? Kamu harus tahu tentang klien ini! Kamu jadi tidak peka terhadap perilaku yang sebetulnya tidak yang pernah mengkritik kariermu membela pelaku kejahatan? Banyak yang nanya hal-hal seperti, “Kenapa kamu malah membela kriminal?” Ada juga yang mengatai saya anjing, dan bertanya bagaimana saya bisa hidup seperti itu. [Beberapa] bahkan menuduh saya menyerang perempuan di tempat saksi, dan tentang putusan [tidak bersalah]. Saya bakal tanya, “Emangnya kenapa? Apakah kamu pikir mereka seharusnya bersalah? Kenapa kamu berpikir seperti itu?”Saya ingat pernah berdebat dengan teman baik sahabat. Kami sedang makan malam bersama, dan laki-laki ini menceritakan pengalamannya jadi dewan juri. Dia meyakinkan sebagian besar juri kalau yang terdakwa bersalah. Saya tanya. “Apakah kamu akan melakukannya jika reaksi awal mereka tidak puas?” Saat saya kasih tahu profesiku, dia segera menuduh saya dan pengacara lainnya telah menipu orang dan suka memberikan pertanyaan yang mengintimidasi dan tidak bisa dijawab. Dia salah kasus seperti apa biasanya terdakwa tidak bersalah? Kayaknya ini jarang terjadi ya. Ada saat di mana kami melihat kedua belah pihak sedang mabuk atau memakai narkoba. Mereka menyesal, malu atau tidak bisa ingat kejadiannya. Bahkan ada yang sampai tanya ke orang lain kejadian sebenarnya. Ini bisa menjadi aduan pemerkosaan, dan seringkali pendakwa mengaku kalau mereka sudah terlalu mabuk untuk kasus kekerasan seksual yang saya amati itu perempuan yang ketahuan sedang selingkuh dan menyatakan pemerkosaan. Masyarakat bilang itu omong kosong. Mengapa kamu harus melakukannya? Saat ini, kami sedang menangani kasus yang kliennya bilang hubungan mereka sebenarnya baik-baik saja, tapi kemudian sang perempuan melihat ada bekas memar di leher dan payudaranya. Pasangannya bilang kalau mereka cuma terlalu bersemangat berhubungan seks. Perempuannya membatin, gimana caranya saya kasih tahu pacar? Makanya dia melapor ke polisi dan bilang kalau pacarnya telah memerkosa perempuan itu. Saya tidak tahu siapa yang benar dan salah, tapi itulah yang laki-lakinya katakan. Saya tidak berhak kalau dia benar diperkosa? Kami akan bilang kepada korban, "Buktikan di depan dewan juri kalau kamu tidak memberikan persetujuan untuk berhubungan seks saat itu.”Tapi kalau kita berasumsi dia benar diperkosa, tanggapan kamu barusan dingin banget. Apa lagi solusinya selain meyakinkan juri dalam sidang? Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Saya rasa sistem ini memastikan kalau orang yang tidak bersalah tidak akan masuk penjara. Itu sangat penting. Saya yakin ada orang yang tak bersalah tapi malah dikurung dengan sistem ini. Cara terbaik melindungi mereka yaitu dengan membuktikan kalau mereka memang bersalah tanpa ada sedikit pun Sam di TwitterWawancara ini telah disunting agar lebih ringkas dan enak dibacaArtikel ini pertama kali tayang di VICE Australia Sekadar saran agar lebih asik membacanya, bayangkan dan posisikan diri kamu sebagai seorang teman bawel yang banyak bertanya tentang kekerasan berbasis gender di dunia kerja pada Valentina, si penulis. Karena buku ini akan memberikan jawaban dengan tutur bahasa yang lugas dan sederhana. Bukan rahasia umum jika isu kekerasan dan pelecehan berbasis gender di dunia kerja masih dianggap sebagai isu baru yang sulit dimengerti, tetapi kerap dipandang remeh. Badan perburuhan PBB, ILO pun baru mengesahkan konvensi 190 tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja pada Juni 2019 lalu. Jadi wajar karena ini masih menjadi isu baru dan banyak orang yang tak mengerti. Pemerintah Indonesiapun sampai sekarang belum terlihat akan meratifikasi konvensi. Akibatnya, ketika suatu permasalahan kekerasan terjadi, pihak-pihak pemangku kepentingan masih tergagap-gagap dalam menyelesaikannya dengan cara yang benar. Itulah yang membuat kehadiran buku ringkas berjudul “100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan dan Pelecehan Berbasis Gender di Dunia Kerja” ini menjadi informasi yang penting. Ada banyak pertanyaan yang dijawab secara ringkas disini, seperti apakah kekerasan seksual bisa juga disebut sebagai kekerasan di dunia kerja seperti yang ada di halaman 10? Saya kasih bocorannya sedikit yang ditulis Valentina di halaman 10 dalam buku ini ya. Jawabannya pasti bisa, karena jika yang melakukan adalah rekan kerjamu, pimpinanmu di kantor, ini pasti bisa disebut sebagai kekerasan di dunia kerja. Kekerasan di dunia kerja adalah kekerasan yang dialami para pekerja sejak mereka di rumah hingga mereka selesai bekerja di kantor dan kembali pulang ke rumah. Maka kekerasan di dunia kerja bisa terjadi ketika di rumah, di jalanan dalam perjalanan hingga berada di kantor. Jadi dunia ini sekarang tidak lagi menggunakan istilah tempat kerja, namun menggunakan istilah dunia kerja. Karena dunia kerja adalah ruang atau situasi dimana para pekerja bekerja di rumah, di jalan, hingga ke tempat kerja. ILO juga menggunakan terminologi ini bagi pekerja. Pelecehan ini bisa saja terjadi saat buruh melakukan wawancara kerja, di transportasi menuju kantor, di saat workshop atau ketika magang. Banyak data menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi di tempat kerja. Bisa saja pekerja mendapatkan kekerasan di jalan, dilecehkan atau tidak ada pembagian kerja antara istri dan suami di rumah. Ini juga merupakan persoalan dunia kerja. Penulisnya, R. Valentina Sagala, adalah perempuan pegiat HAM yang telah berpengalaman selama lebih dari 25 tahun dalam berbagai isu krusial di dunia hukum, kebijakan, dan Hak Asasi Manusia HAM. Ia juga pendiri Institut Perempuan, sebuah organisasi perempuan/ feminis yang bekerja untuk hak perempuan dan anak. Setelah mengeluarkan berbagai buku yang terkait dengan isu perempuan seperti “Pergulatan Feminisme dan Hak Asasi Manusia” 2007 yang ditulis bersama Ellin Rozana, dan “Perlindungan Pekerja Rumah Tangga/Anak di Indonesia Peta Arah Hukum” 2008, “Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual 2020”, kali ini Valentina mengerucutkan pembahasannya ke isu kekerasan dan pelecehan seksual berbasis gender di dunia kerja. Seperti yang tergambar dalam judulnya, buku ini dikemas dalam bentuk 100 tanya jawab yang aplikatif dan menjelaskan isu-isu utama soal kekerasan seksual; kekerasan dan pelecehan berbasis gender; gender, seks dan seksualitas; tempat kerja vs dunia kerja; dan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Buku ini mengurai seluk-beluk kekerasan dan pelecehan berbasis gender secara lengkap baik dari perspektif hukum dan hak asasi manusia khususnya Konvensi ILO dan Rekomendasi ILO No. 206 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja, maupun Surat Edaran Menakertrans No. tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. Menariknya, di bagian awal, Valentina memberikan penekanan langsung mengenai pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual RUU PKS di Indonesia untuk menyelesaikan persoalan kekerasan di dunia kerja. Sebab, sejauh, istilah “kekerasan seksual” belum dikenal dalam hukum Indonesia, hukum lebih mengatur perbuatan seperti perkosaan dan perbuatan cabul yang maknanya terlalu sempit untuk menampung berbagai jenis tindakan kekerasan seksual yang ada. Belum lagi, hukum kerap tidak berpihak pada korbannya. Sementara, RUU PKS bertitik berat pada pemenuhan hak korban di antaranya hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Pun soal kekerasan seksual di dunia kerja. Hingga saat ini hukum positif Indonesia belum mengatur tentang apa yang dimaksud “kekerasan seksual di dunia kerja.” Maka buku ini menjadi penting untuk mengkaitkan antara RUU PKS dan ikut menyelesaikan kekerasan seksual di dunia kerja yang kerap dialami pekerja Baca Ada Serigala Betina dalam Diri Perempuan Stop Menjinakkan Perempuan Hal menarik lainnya, beberapa perspektif mendasar yang penting diketahui pembaca ditekankan berkali-kali dalam buku ini. Seperti kalimat, “Hal yang paling penting diingat adalah, kekerasan seksual terjadi bukan karena kesalahan korban. Siapa pun, laki-laki atau perempuan, tak seorang pun ingin menjadi korban kekerasan seksual.” Salah satu pemahaman krusial yang harus dimiliki pembaca. Tentu saja, buku ini menjelaskan juga mengenai relasi ketimpangan gender yang hidup dalam masyarakat patriarki yang menjadi akar permasalahan tindakan kekerasan berbasis gender beserta fakta bahwa akibatnya perempuan jadi korban yang paling banyak mengalaminya. Tidak hanya penjelasan teori, buku ini juga memberikan pengetahuan praktis mengenai kekerasan berbasis gender di dunia kerja yang bisa diterapkan oleh pembacanya. Seperti, apa yang harus dilakukan jika kamu mengalami pelecehan, siapa yang harus kamu hubungi saat peristiwa terjadi, bagaimana jika kamu menyaksikan perilaku kekerasan, dan bagaimana tindak pencegahan yang bisa dilakukan oleh kamu dan lembaga tempatmu bekerja? Meski isunya kompleks, kamu tidak perlu risau karena narasinya mengalir dengan sederhana. Selamat membaca! Judul 100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan dan Pelecehan Berbasis Gender di Dunia Kerja Penulis R. Valentina Sagala Jumlah halaman 63 hal Foto Institut Perempuan